Krisis Politik Thailand: Sepekan Ada Tiga Perdana Menteri

Perdana Menteri caretaker Thailand, Suriya Juangroongruangkit, memimpin kabinet baru untuk diambil sumpahnya di hadapan Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn dan Ratu Suthida, di Aula Perumahan Amphorn Sathan, di Bangkok, Thailand, Kamis (3/7/2025). Foto: The Bureau of the Royal Household via REUTERS

Kurang dari sepekan sudah tiga orang memimpin Thailand. Peristiwa ini dipicu keputusan Mahkamah Konstitusi yang menonaktifkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra pada Selasa (1/7) lalu.

Tepatnya Kamis (3/7) ini Raja Thailand melantik kabinet teranyar. Itu berarti Thailand akan kembali dipimpin oleh perdana menteri baru.

Kali ini PM Thailand akan dijabat oleh eks Menhan Phumtham Wechayachai. Saat pelantikan, Phumtham dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri dan yang juga deputi PM.

Menteri Dalam Negeri Thailand, Phumtham Wechayachai. Foto: Chalinee Thirasupa/REUTERS

Dengan itu maka Phumtham Wechayachai  akan menjabat posisi pelaksana tugas PM. Dia menggantikan posisi Menteri Transportasi Suriya Jungrungreangkit yang menjadi pelaksana tugas PM dalam sehari.

Pernyataan resmi Pemerintah Thailand mengumumkan telah menyepakati  Phumtham sebagai pelaksana tugas kepala pemerintahan di Thailand, demikian dikutip dari AFP.

Sementara itu Paetongtarn yang telah terguling dari jabatan PM, tetap berada di pemerintahan terbaru. Sebab, sebelum nonaktif Paetongtarn mengangkat dirinya sendiri menjadi Menteri Kebudayaan.

Karena masih memegang jabatan menteri maka Paetongtarn, meski nonaktif sebagai PM, akan tetap berada di lingkar kekuasaan Thailand.

Adapun PM teranyar Phumtham oleh berbagai pihak dipandang sebagai tokoh militer dan loyalis keluarga Shinawatra.

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menjawab pertanyaan wartawan usai Mahkamah Konstitusi Thailand menangguhkannya dari tugas sambil menunggu kasus yang menuntut pemecatan di Bangkok, Thailand, Selasa (1/7/2025). Foto: Athit Perawongmetha/Reuters

Pria 71 tahun tersebut pun dikenal dengan julukan Kamerad Besar di Thailand. Julukan tersebut muncul karena kedekatannya dengan kelompok kiri pada 1970-an.

Bukan pertama kali Phumtham menjadi pelaksana tugas PM. Ketika krisis politik melanda Thailand pada awal 2024 lalu posisi serupa disandang Phumtham.

Sementara itu Paetongtarn kehilangan jabatan akibat sengketa perbatasan Kamboja-Thailand. Kondisi diperparah setelah pembicaraan Paetongtarn dan eks PM Kamboja Hun Sen bocor.

Paetongtarn memanggil orang kuat di Kamboja itu dengan sebutan paman. Ia juga komandan militer Thailand sebagai musuhnya. Pembicaraan Paetongtarn dan Hun Sen memicu demo di Thailand, dan membuat rakyat menyerukan pengunduran diri Paetongtarn.