Prabowo Tetapkan 8 Program Prioritas pada 2026, Siapkan Anggaran Rp 3.786,5 T

Presiden Prabowo Subianto menetapkan delapan program prioritas nasional untuk tahun 2026 dengan total anggaran mencapai Rp 3.786,5 triliun.

Pernyataan ini diutarakan Prabowo dalam pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian RUU APBN 2026.

“APBN adalah instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, Mandiri, dan sejahtera. APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Prabowo saat pidato RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di DPR, Jakarta, Jumat (15/8).

Dalam pidatonya, Prabowo menuturkan detail 8 program prioritas berikut rinciannya:

Pemerintah menargetkan swasembada pangan terutama beras dan jagung. Untuk mencapai target tersebut pemerintah akan membuka lahan cetak sawah baru dan menyalurkan pupuk subsidi tepat sasaran.

"Kita akan dukung bibit-bibit unggul alat mesin pertanian modern dan pembiayaan murah juga kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah," kata Prabowo.

Secara keseluruhan, Pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp 164,4 triliun untuk penguatan ketahanan pangan nasional pada 2026.

Program ini akan diwujudkan melalui peningkatan produksi minyak dan gas. Berbagai dukungan APBN untuk penguatan dan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT serta penyediaan listrik desa. Secara keseluruhan di tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah Rp 402,4 triliun.

3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pemerintah menargetkan menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun di seluruh pelosok negeri. Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran untuk MBG tahun 2026 sebesar Rp 335 triliun.

4. Mewujudkan Pendidikan Bermutu

Pemerintah akan mengalokasikan sekitar 20 persen anggaran APBN sekitar 757,8 triliun untuk meningkatkan sektor pendidikan pada 2026.

Melalui anggaran tersebut, Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa melalui program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah, kampus dialokasikan sebesar 150,1 triliun.

Selain itu, Pemerintah juga kan menggunakan anggaran tersebut untuk menunjang peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp 178,7 triliun. Termasuk untuk tunjangan profesi guru non PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai.

Pemerintah akan mengalokasikan anggaran kesehatan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberi bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan TBC tuberkulosis melaksanakan cek kesehatan gratis.

Selain itu, Pemerinta...