Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan jelang Lebaran 2025 atau akhir Maret 2025, penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai angka 3 juta orang.
Sebanyak 3 juta orang tersebut dilayani oleh 1.009 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Bulan Maret, ini sampai menjelang lebaran kemarin, sudah di 1.009 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan 3 juta penerima manfaat,” kata Dadan dalam acara sarasehan ekonomi bersama Presiden di Jakarta, Selasa (8/4).
Dadan membeberkan, nantinya pada April 2025 jumlah penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 4,59 juta orang.
“Kemudian Insyaallah April ini, kita akan mencapai 1.533 satuan pelayanan pemenuhan gizi, yang mencakup 4,59 penerima manfaat,” tuturnya.
Lalu pada Mei, jumlah SPPG yang eksisting akan bertambah menjadi 1.994 unit. “Dan akan bertahan sampai Juli. Karena program ini ada 3 faktor yang menentukan, yang pertama adalah anggaran, yang kedua adalah SDM, yang ketiga adalah infrastruktur,” jelasnya.
Dalam urusan anggaran, Dadan menyebut tidak merasa risau sebab Presiden Prabowo telah menyiapkan tambahan sebesar Rp 100 triliun. Dari sisi SDM juga akan diisi oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.
‘Sarjana sangat terbaik di seluruh Indonesia, dari berbagai program tinggi dididik secara khusus, 3-4 bulan di Unhan, 2 bulan dididik untuk Komcad, dan 1 bulan, 2 bulan untuk teknis keamanan pangan, teknis penyiapan makanan, juga teknik budidaya pertanian,” terangnya.
Sehingga menurut dia, nantinya tidak akan ada SPPG yang tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.
Kemudian faktor nomor tiga adalah infrastruktur. Dadan mengeklaim perihal infrastruktur ini murni dari permintaan dan belum menggunakan anggaran negara.
“Jadi kalau sudah ada yang 1.009 sampai sekarang, dan April ini akan mencapai 1.533, itu murni dari kemitraan, dan 100 persen dari UMKM. Jadi banyak restoran-restoran, catering-catering yang di daerah, pesantren, itu adalah mitra Badan Gizi Nasional,” terangnya.
Dia menyebutkan, setiap unit SPPG umumnya melayani sebanyak 3.000 penerima manfaat di setiap satu titik. “Kalau di Jawa itu satu desa, kalau di luar Jawa mungkin 3-4 desa,” jelasnya.