Digitalisasi Bansos Akan Diuji Coba di Banyuwangi pada September

Jakarta -

Pemerintah secara resmi telah memulai pelaksanaan Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah yang menandai lahirnya implementasi Government Technology (GovTech) berbasis artificial intelligence (AI).

Program perdana akan diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, pada pekan ketiga September mendatang, dengan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan terima kasih kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) atas dukungannya terhadap program digitalisasi bansos. Transformasi digital ini diyakini membuat penyaluran bansos lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

"Saya terus terang berterima kasih kepada Menteri Sosial karena ini akan mengurangi kemiskinan sangat signifikan kalau semua targeted dengan baik," ujar Luhut dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025).

Luhut menjelaskan, digitalisasi bansos akan berdampak signifikan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos). Menurutnya, integrasi data yang dilakukan Kementerian Sosial dan BPS telah berjalan dan mendukung penyaluran bantuan lebih akurat.

Dengan sokongan digitalisasi, akurasi, efektivitas dan efisiensi penyaluran bansos akan semakin presisi hingga mampu menghemat anggaran ratusan triliun rupiah.

"Kita akan menghemat Rp 500 triliun lebih, misalnya itu bansos, cash transfer dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus. (bila) Semua itu betul-betul targeted," katanya.

Ia menambahkan, bansos dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3 sampai 0,4 persen. Angka tersebut merupakan jumlah besar, dengan catatan dilaksanakan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Pernyataan serupa disampaikan Gus Ipul dalam kesempatan ini. Ia menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan tindak lanjut atas arahan presiden untuk seluruh kementerian. Sementara khusus untuk Kementerian Sosial agar bansos semakin tepat sasaran.

"Program Kementerian Sosial itu ada 45% mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka lewat berbagai upaya, atas arahan Presiden salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital, yang dibangun DEN. Saya percaya kalau sistem yang dibangun ini, akan membuat program pemerintah lebih tepat sasaran," jelasnya.

Keunggulan lain dari program digitalisasi ini, lanjut Gus Ipul, terletak pada kemudahan masyarakat terlibat aktif melakukan usul-sanggah bansos yang akan diseleksi melalui sistem secara otomatis.

"Saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data," ucapnya.

Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat akan berkontribusi besar bagi pemutakhiran data bansos, sehingga data semakin akurat dan bansos tepat sasaran.

"Kalau banyak gerakan ini dilakukan oleh masyarakat, maka data kita makin akurat, sasaran itu akan lebih tepat," tutupnya.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Simak Video 'Mensos Temukan 100 Ribu Penerima Bansos Anomali: Dokter-Pegawai BUMN':

(prf/ega)