Tito Ungkap Banyak BUMD Sakit: 300 Merugi, Dividen Cuma 1 Persen

3 weeks ago 4

Mendagri Tito Karnavian (tengah) saat menghadiri rapat bersama Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti buruknya kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai lemah dalam tata kelola dan pengawasan.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Tito menyebut lebih dari seperempat BUMD mengalami kerugian dengan dividen yang sangat kecil dibandingkan total aset.

“Ada beberapa persoalan yang mungkin perlu menjadi perhatian Bapak Ibu dan kita semua, bahwa jumlah BUMD mengalami kerugian ini lebih kurang 300 BUMD, 27,50 persen,” ujar Tito di Rapat Komisi II DPR RI, Rabu (16/7).

Dari total 1.091 BUMD yang terdata, Tito memaparkan nilai asetnya mencapai lebih dari seribu triliun rupiah. Namun, kontribusi keuangan yang diberikan ke daerah dinilai belum optimal.

“Dari 1.091 BUMD, jumlah asetnya adalah Rp 1.240 triliun lebih kurang, labanya Rp 29,6 triliun, jumlah yang rugi totalnya Rp 5,5 triliun, laba bersih setelah dikurangi yang lain-lain dapatnya Rp 24,1 triliun, dan dividen keuntungan bunga sebanyak Rp 13,02 triliun,” papar Tito.

Ia merinci sebanyak 678 BUMD berhasil mencetak laba, sementara 300 lainnya merugi. Sisanya, sebanyak 113 BUMD, belum menyampaikan laporan kinerja keuangan terbaru.

“Dari jumlah BUMD tersebut, 678 BUMD memperoleh laba, 300 BUMD rugi, 113 belum melaporkan data yang terakhir,” katanya.

Sebagian besar kerugian berasal dari BUMD di sektor aneka usaha, hal ini dilihat dari persentase 1 persen dari total aset.

Jumlah BUMD yang rugi milik provinsi dan kabupaten/kota Foto: Dok. TV Parlemen

Tito menegaskan, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengelolaan serta pengawasan baik secara internal maupun eksternal.

“Dividen hanya 1 persen dari total aset. Ini memprihatinkan karena sebetulnya bisa lebih dari itu. Laba hanya 1,9 persen dari total aset,” lanjutnya.

Sebagai solusi, Tito meminta dukungan DPR untuk memperkuat regulasi, termasuk pembentukan undang-undang khusus tentang BUMD serta lembaga pembina yang lebih kuat di bawah Kemendagri.

“Dan juga terjadi kelemahan pengawasan baik internal oleh BUMD yang bersangkutan, juga eksternal karena ada 342 BUMD yang belum memiliki Satuan Pengawas Internal. Tapi pengawasan eksternal juga belum maksimal,” tuturnya.

Read Entire Article